NRT, Jakarta : DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar audiensi strategis dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Jumat (24/7/26).
Pertemuan tersebut bertujuan mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan perbatasan, khususnya ruas Malinau-Krayan yang menjadi akses masyarakat di wilayah perbatasan.
Audiensi ini dilatarbelakangi kondisi jalan yang semakin memprihatinkan. Krayan Selatan bahkan telah ditetapkan dalam status tanggap darurat akibat kerusakan jalan yang parah. Dampaknya, mobilitas masyarakat terhambat, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat drastis, serta ketergantungan warga terhadap pasokan barang dari Malaysia semakin tinggi.
Melalui audiensi ini, DPRD Kaltara berharap BNPP dapat menjadi penghubung koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan, sehingga dapat menghadirkan dukungan kebijakan dan pendanaan khusus bagi pembangunan kawasan perbatasan.
DPRD Kaltara menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan Malinau-Krayan tidak hanya penting untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan target jalan dapat berfungsi secara optimal sebelum tahun 2029. (hms)
Discussion about this post