Awasi Distribusi BBM di Kaltara DPRD Dorong Pembentukan Tim Terpadu

NRT, Tanjung Selor : Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kalimantan Utara menghasilkan sebuah keputusan penting, yaitu pembentukan tim terpadu untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Upaya ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya antrean panjang di SPBU dan adanya indikasi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang semakin terbuka lebar.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Muddain, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan antisipatif, terutama mengingat semakin besar selisih harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi.

“Selisih yang sebelumnya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter kini melebar hingga mencapai sekitar Rp10.000 per liter, terutama pada BBM jenis Dexlite. Kondisi tersebut menurutnya membuka peluang besar bagi oknum tertentu untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi,” ujarnya.

Muddain juga menyoroti dampak dari situasi ini, yaitu tidak hanya memperparah panjangnya antrean di SPBU tetapi juga berisiko membuat distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Ia menegaskan, BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam pembahasan RDP, masalah lain turut disoroti, yakni kelemahan pada sistem distribusi BBM berbasis QR Code. Di lapangan, masih kerap ditemukan pelanggaran seperti pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan data STNK serta penggunaan berulang satu kode QR oleh beberapa pihak,” akunya.

Pihak DPRD mendorong agar sistem QR Code tersebut dievaluasi secara menyeluruh, agar teknologi yang semestinya berfungsi sebagai alat pengawasan justru tidak menjadi celah kebocoran. Sistem ini perlu diperkuat untuk memastikan bahwa tujuan dari penggunaannya tercapai.

“Sebagai langkah nyata dari keputusan ini, DPRD dan para pemangku kepentingan sepakat membentuk sebuah tim terpadu yang akan bertugas selama tiga bulan ke depan. Tim ini memiliki tugas utama melakukan pengawasan langsung di lapangan terkait distribusi BBM baik subsidi maupun non-subsidi, sembari mencari solusi untuk mengurangi panjangnya antrean di SPBU,” urainya.

Diharapkan melalui pengawasan yang lebih intensif, distribusi BBM dapat lebih tepat sasaran dan permasalahan antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi. (*)