Reses bersama Kelompok Nelayan, Muddain Soroti Kendala Penyaluran Bantuan Bagi Para Nelayan

NRT, Tarakan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, menyoroti kendala administratif yang kerap menjegal penyaluran bantuan bagi para nelayan di Tarakan.

Dalam agenda reses terbarunya, ia menemukan banyak kelompok nelayan yang secara faktual ada, namun tidak terdaftar secara resmi di pemerintah.

Muddain mengungkapkan dalam pertemuan dengan delapan kelompok nelayan di wilayah Juata Laut dan Lingkas Ujung, permasalahan utama yang muncul bukanlah ketiadaan anggaran, melainkan status hukum kelompok yang belum diakui.

Politisi Demokrat ini menceritakan pengalaman pahit di mana aspirasi nelayan yang telah diperjuangkan di tingkat provinsi akhirnya gagal terealisasi dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Kami sudah perjuangkan anggarannya di pemerintah, tapi begitu mau disalurkan, kelompoknya tidak terdaftar. Ada nama kelompoknya, tapi tidak aktif atau tidak terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),” ujar Muddain, Sabtu (21/2/26).

Ia menegaskan syarat mutlak untuk menerima bantuan hibah atau sarana prasarana dari pemerintah adalah memiliki legalitas formal. Proses ini harus diketahui nelayan mulai dari tingkat Kelurahan, Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL), hingga terdaftar resmi di DKP Provinsi Kaltara.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Muddain kini fokus mendampingi para nelayan dalam pembenahan administrasi sebelum pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027.

“Jadi reses kali ini ingin memastikan dulu kelompok nelayan ingin mengajukan bantuan sudah memiliki landasan hukum, agar layak menerima bantuan,” pesannya.

Berdasarkan aspirasi di lapangan, nelayan membutuhkan bantuan berupa mesin seperti mesin 15 PK dan mesin dompeng, alat tangkap yaitu pukat 3 inci dan 5 inci, peti fiber dan tali, aki untuk tenaga surya.

Selain nelayan tangkap, petambak di Lingkas Ujung juga mengeluhkan penurunan produktivitas lahan akibat kualitas tanah dan air. Mereka berharap adanya bantuan ekskavator untuk reklamasi atau penggalian ulang tambak.

Muddain mengatakan alasan dirinya fokus terhadap sektor perikanan, didasari oleh fakta bahwa nelayan dan petani merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan.

“Kita ingin peningkatan ekonomi ini merata. Salah satu caranya adalah membantu sarana dan prasarana mereka. Jika alatnya memadai, jumlah tangkapan meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan otomatis naik,” tutupnya.(*)