Warga Harapkan Normalisasi Tanah Longsor hingga Pemasangan JPU Baru

NRT, Tarakan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Simon Patino, menggelar reses perorangan masa persidangan di Kafe NOK, Minggu (16/11/25).

Reses yang digelar perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan Timur ini menjadi ajang penting untuk menjaring aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat.

Meskipun secara spesifik ditujukan bagi warga Tarakan Timur, kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi, bahkan dihadiri oleh sejumlah warga dari Tarakan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai masalah mendesak di lingkungan masyarakat menjadi fokus utama usulan yang disampaikan.

Patino menyebutkan, beberapa aspirasi yang paling menonjol terkait dengan isu infrastruktur dan penanggulangan bencana alam.

“Awalnya kami mengundang teman-teman dari Tarakan Timur, tapi ternyata banyak juga teman-teman dari Tarakan Tengah yang ikut hadir,” ujar Simon Patino, Minggu (16/11/25).

Lebih lanjut, Simon Patino merinci sejumlah usulan penting yang berhasil diserap. Permasalahan yang paling mendesak adalah penanganan tanah longsor.

“Warga yang berada di wilayah rawan bencana meminta agar pemerintah daerah segera melakukan normalisasi dan penyiringan (penguatan tebing) di jalan-jalan tingkat RT untuk mencegah longsor,” ujarnya.

Selain itu, perbaikan drainase. Kondisi saluran air yang buruk di beberapa titik turut disoroti, dengan permintaan perbaikan drainase untuk mengatasi masalah genangan dan banjir.

“Termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) ini juga dikeluhkan, karena di beberapa lingkungan juga menjadi aspirasi penting demi peningkatan keamanan dan kenyamanan warga,” pungkasnya.

Menanggapi usulan prioritas tersebut, Simon Patino memastikan akan segera menindaklanjutinya. Secara khusus, usulan untuk normalisasi dan penyiringan jalan akibat longsor akan langsung diproses.

“Longsor tadi dia minta untuk dinormalisasi, berarti untuk disiring jalan RT. Usulan warga nanti langsung kita ajukan ke Sekwan, setelah dimasukkan dalam SIPD untuk ditindaklanjuti agar bisa direalisasikan di 2026,” jelasnya.

Proses penginputan aspirasi ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini menjadi langkah awal dalam perencanaan anggaran dan diharapkan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026.(*)