NRT, Tarakan : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPwBi) mencatat Inflasi Kaltara masih tetap terjaga pada kisaran target 2,5±1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provnsi Kaltara, Indra Wahyu Sukma mengatakan, secara tahunan, inflasi gabungan 3 Kota IHK Provinsi Kaltara tercatat sebesar 1,98 persen (yoy) atau lebih rendah dari capaian nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,13 persen (yoy).
“Berdasarkan data BPS, gabungan 3 Kota IHK Provinsi Kalimantan Utara tercatat melanjutkan tren deflasi sebesar -0,01 persen (mtm) pada Juli 2024, dari realisasi bulan sebelumnya sebesar -0,08 persen (mtm),” katanya ke dalam rilis, Rabu (7/8/2024).
Adapun tren deflasi gabungan 3 Kota IHK Kaltara pada Juli 2024 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama pada komoditas tomat andil -0,18 persen, angkutan adara andil -0,05 persen, dan kacang panjang andil -0,04 persen.
Dilanjutkan Indra, penurunan pada komoditas tomat dan kacang panjang disebabkan oleh pasokan yang terjaga pascapanen serta masuknya pasokan dari daerah Berau.
“Sementara penurunan pada komoditas angkutan udara disebabkan oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca-HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idul Adha dan masa libur anak sekolahan,” lanjutnya.
Adapula komoditas emas perhiasan andil 0,06 persen, ikan layang andil 0,05 persen, dan nasi dengan lauk andil 0,05 persen untuk deflasi lebih dalam pada bulan laporan yang tertahan oleh inflasi.
Ditegaskan Indra, pihaknya secara rutin terus bersinergi secara konsisten dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se- Provinsi Kaltara dalam rangka menjaga tekanan inflasi berada dalam kisaran target inflasi 2024. Misalnya dengan strategi berlandaskan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.
“Komunikasi efektif sudah dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Koordinasi TPID Katara dan se kota/kabupaten di Kaltara,” sambungnya.
Selain itu, rapat TPID juga dilakukan bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas inflasi setiap pekan. Pun dengan Gerakan Pasar Murah dan Sidak Pasar.
“Kita juga melakukan audiensi dengan TPID Malinau dan TPID KTT dalam rangka penyampaian rekomendasi pengendalian harga dari sisi Non IHK,” pungkasnya. (Nrt20)
Discussion about this post