NRT, TARAKAN : Ironis, keberadaan SPBU di kawasan pesisir Tanjung Batu yang semestinya memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar untuk melaut justru belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat. Hingga kini, banyak nelayan di Kelurahan Tanjung Pasir dan Tanjung Batu dilaporkan masih kesulitan mengakses BBM bersubsidi.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Asrin Saleh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Tarakan yang membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga penyalur BBM bersubsidi di Kota Tarakan, Senin (16/11/2026).
Asrin mengungkapkan, banyak nelayan yang berdomisili di dua wilayah pesisir tersebut belum mendapatkan jatah BBM bersubsidi dari SPBU Tanjung Batu. Padahal, pembangunan fasilitas penyaluran BBM di kawasan itu diharapkan dapat mendekatkan akses bahan bakar bagi masyarakat nelayan.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat rekomendasi dari UPT Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Nelayan diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya surat keterangan usaha perikanan, kepesertaan BPJS, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta persyaratan administrasi lainnya. Dalam praktiknya, proses pengurusan dokumen tersebut kerap terkendala karena sebagian nelayan belum memiliki identitas atau dokumen pendukung sebagai nelayan.
“Contohnya untuk mengurus surat rekomendasi, nelayan dihadapkan pada syarat seperti surat keterangan, BPJS, NIB, dan lain-lain. Sementara syarat untuk mengurus surat-surat tersebut sering kali mengharuskan mereka memiliki KTP nelayan terlebih dahulu. Ini yang kerap menjadi kendala di lapangan,” ujar Asrin.
Nelayan Kesulitan, Dugaan Praktik Pengelapan Jadi Sorotan
Selain persoalan administrasi, DPRD Tarakan juga menerima banyak laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas oknum yang disebut sebagai pengelap BBM di SPBU Tanjung Batu.
Aktivitas tersebut diduga dilakukan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme dan dasar penyaluran BBM bersubsidi kepada kendaraan-kendaraan tersebut.
Asrin mempertanyakan bagaimana pihak yang diduga melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar bisa memperoleh akses, sementara nelayan yang benar-benar membutuhkan bahan bakar untuk melaut justru kesulitan mendapatkannya.
Ia menilai persoalan ini perlu ditelusuri agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang menjadi kelompok penerima manfaat.
Berdasarkan data pengelolaan SPBU Tanjung Batu yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, pelayanan penyaluran BBM baru mencakup sekitar 40 persen nelayan di wilayah pesisir.
Artinya, masih terdapat banyak nelayan yang belum terlayani secara optimal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan instansi terkait untuk membenahi mekanisme penyaluran sekaligus memastikan akses BBM bagi nelayan.
DPRD Dorong Posko Pelayanan di Wilayah Pesisir
Untuk mencari jalan keluar, DPRD Tarakan menjadwalkan RDP lanjutan bersama seluruh instansi terkait pada Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan lanjutan tersebut, DPRD ingin mendorong langkah konkret agar nelayan di Tanjung Pasir dan Tanjung Batu lebih mudah memperoleh surat rekomendasi sebagai salah satu syarat pembelian BBM bersubsidi.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah meminta pemerintah dan instansi terkait turun langsung ke wilayah pesisir untuk melakukan pendataan sekaligus membantu pengurusan dokumen administrasi nelayan.
DPRD juga mendorong pembentukan posko pelayanan khusus di kawasan pesisir. Dengan begitu, nelayan tidak harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Langkah jemput bola tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan surat rekomendasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan BBM bersubsidi bagi nelayan yang berhak.
Asrin menegaskan, keberadaan SPBU di kawasan pesisir seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama nelayan yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas melaut.
“Harapan kami ke depan, dengan adanya SPBU di wilayah pesisir ini, prioritas utama tetap diberikan kepada masyarakat nelayan setempat agar kebutuhan melaut mereka bisa tercukupi,” pungkasnya. (*)



















Discussion about this post