NRT, Jakarta : Lolosnya Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Anggota DPRD Tarakan terpilih dari Partai Golkar Daerah Pemilih (Dapil) 1 Tarakan Tengah, berbuntut panjang. Setelah Bawaslu Tarakan dan hasil koreksi Bawaslu RI memutuskan Erick tidak memenuhi syarat Daftar Caleg Tetap (DCT), pada putusan Mahkamah Agung (MA), juga memutuskan serupa.
Untuk diketahui, Erick dilaporkan ke Bawaslu lantaran menjadi terpidana belum melebihi masa 5 tahun. Namun, Erick mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan tidak menyebutkan status terpidananya. SKCK ini kemudian digunakan untuk mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Tarakan yang menjadi syarat sebagai Caleg.
Dalam salah satu buktinya, PPP melampirkan status Erick yang merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan PN Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN sehingga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
Sedangkan di MK, Erick sebagai salah satu termohon dengan pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapatkan perhitungan suara terbanyak ke 31. Pada permohonan ini, salah satu permintaan dari PPP menyatakan 2.289 suara Erick tidak sah. Sehingga, Caleg dari PPP bisa berada di urutan ke 30 dan menjadi anggota DPRD Tarakan terpilih.
“Jika Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Caleg yang perolehan suaranya berpotensi sebagai salah satu caleg terpilih kemudian didiskualifikasi,” bunyi putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dengan nomor perkara 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024, Kamis (6/6/2024).
Maka untuk menghormati dan melindung hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan hak suaranya kepada Erick dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih menjadi Anggota DPRD Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah, MA berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) hanya untuk 1 jenis surat suara. Yaitu Surat Suara DPRD Kota dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan, dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra.
Sedangkan dalam petitumnya, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait dalam hal ini Partai Golkar untuk seluruhnya. Selain itu, MK memberikan waktu paling lama 60 hari untuk PSU sejak putusan dibacakan.
“Menyatakan Erick di diskualiikasi sebagai calon Anggota DPRD Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang hasil Pemilu sepanjang perolehan suara di Tarakan 1,” demikian bunyi petitum MK. (Nrt20)
Discussion about this post