NRT, Tanjung Selor : Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bankaltimtara menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian Fraksi Gerindra DPRD Kaltara dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, mengatakan kebijakan penyertaan modal pada prinsipnya merupakan langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, setiap kebijakan tersebut harus dibarengi dengan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Dana yang disertakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang terukur. Karena itu, penyertaan modal perlu didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif,” ujar Agus Salim.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mencatat pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,63 miliar yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp20 miliar yang dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara, sehingga pembiayaan netto tercatat minus Rp2,36 miliar.
Atas dasar itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada proses penganggaran semata. Perkembangan kinerja penyertaan modal tersebut juga perlu dilaporkan secara berkala agar manfaatnya dapat diukur secara nyata.
Menurut Agus, laporan tersebut setidaknya memuat capaian terhadap peningkatan dividen, kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hingga kontribusinya dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Setiap rupiah yang ditempatkan sebagai penyertaan modal harus memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan kinerjanya secara berkala agar efektivitas kebijakan ini dapat dievaluasi bersama,” katanya. (*)
Discussion about this post