DPRD Minta Anggaran Rp19,8 Miliar Dipertahankan

NRT, Tanjung Selor : Pembahasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan kembali dilanjutkan pada awal Juli mendatang. DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi internal dengan melibatkan seluruh perangkat terkait, sembari memastikan alokasi anggaran sebesar Rp19,8 miliar dalam APBD tetap tersedia untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mengatakan pertemuan lanjutan diperlukan untuk menyamakan data dan mempercepat pengambilan keputusan terkait kepesertaan JKN yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Menurut dia, sebelum pembahasan bersama DPRD kembali digelar, pemerintah provinsi perlu lebih dulu mengadakan rapat internal yang melibatkan Sekretaris Daerah serta organisasi perangkat daerah terkait.

“Supaya ketika rapat berikutnya dilaksanakan, keputusan yang diambil bisa langsung ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut,” kata Syamsuddin, pekan ini.

Ia menegaskan, hasil pembahasan sementara menyepakati agar alokasi dana sebesar Rp19,8 miliar yang telah tersedia dalam APBD tetap dipertahankan. Anggaran tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam skema pembiayaan pemerintah daerah.

Selain itu, DPRD juga meminta agar data sekitar 17 ribu peserta yang saat ini menjadi dasar perhitungan program tetap digunakan sementara waktu hingga proses verifikasi selesai dilakukan.

“Kita tetap menggunakan data 17 ribu peserta terlebih dahulu. Nanti jika ada kekurangan atau hal yang perlu disesuaikan, akan diverifikasi kembali,” ujarnya.

Syamsuddin menambahkan, pembahasan berikutnya juga akan menyoroti kebutuhan tambahan anggaran yang masih harus dipenuhi. DPRD berharap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terealisasi secara optimal sehingga mampu menutup kekurangan pembiayaan program JKN yang diperkirakan mencapai Rp4,1 miliar.

“Kita berharap capaian PAD bisa maksimal sehingga kebutuhan anggaran yang masih kurang dapat terpenuhi,” pungkasnya. (*)