NRT, Tarakan : Persoalan terkait kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan kembali menjadi perhatian. Sejumlah orang tua murid menyampaikan keluhan tentang makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, seperti buah yang sudah basi, telur yang menghitam, hingga menu makanan yang didapati berulat.
Tak hanya itu, kemasan yang dianggap kurang sesuai standar, ketidakseimbangan antara harga dan kualitas, serta rasa makanan yang tidak memuaskan juga menjadi sorotan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan bahwa keluhan semacam ini sering kali langsung diunggah ke media sosial karena belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan yang jelas, hal tersebut menciptakan tekanan sosial bagi penerima manfaat MBG dan turut mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan DPRD.
“Walaupun sejumlah rapat telah digelar, pengawasan dianggap masih kurang efektif, menyebabkannya isu negatif terus berkembang. Sebagai langkah solutif, kami sarankan memasang spanduk di setiap sekolah penerima MBG untuk memberikan panduan alur pengaduan agar keluhan tidak lagi menyebar tanpa kendali di media sosial,” ujarnya.
Diketahui, pada Rapat ini melibatkan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) se-Kota Tarakan untuk mendengar masukan, memperjelas mekanisme pengaduan, serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul terkait kualitas makanan dalam program MBG.
Di sisi lain, Jakson Situmorang, dari Yayasan Hidup Berbagi Kasih Juata Krikil menyatakan bahwa tudingan mitra memperoleh keuntungan berlebihan tidak benar. Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme telah ditetapkan oleh BGN dan diawasi berbagai pihak. Sesuai penjelasannya, anggaran bahan baku dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu Rp8.000 untuk SD kelas 1–3, Rp10.000 untuk SD kelas 4 hingga SMA, dan Rp15.000 untuk kategori lainnya. Dari total anggaran tersebut, Rp3.000 digunakan untuk operasional sedangkan Rp2.000 menjadi insentif kepada mitra guna menutup biaya investasi dapur.
“Penentuan menu harian dilakukan bersama kepala dapur, ahli gizi, koki, dan supplier agar sesuai dengan kebutuhan gizi siswa. Fluktuasi harga bahan baku di pasar juga menjadi salah satu tantangan sehingga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme penyampaian keluhan sebenarnya sudah jelas, yakni melalui jalur sekolah ke SPPG. Sayangnya, prosedur ini kerap diabaikan sehingga keluhan langsung menyebar keluar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihak mitra mencurigai adanya tindakan sabotase terkait temuan makanan berulat dan jeruk yang terdapat tusukan kecil. Mereka mengklaim telah menerapkan SOP yang ketat sehingga dugaan tersebut perlu diselidiki lebih dalam.
“Terkait penggunaan wadah plastik alternatif, ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan dan telah disepakati bersama Koordinasi Antar Satuan Pelaksana Program Gizi (KASPPG). Pihak mitra meminta dukungan dalam pemerataan distribusi kebutuhan dapur serta penyesuaian harga bahan baku agar lebih adil dan merata,” akunya.
Melalui langkah RDP dan klarifikasi baik dari DPRD maupun pihak mitra, diharapkan pengawasan program MBG dapat berjalan lebih optimal ke depannya. Dengan begitu, alur pengaduan menjadi lebih terorganisir dan kualitas makanan yang diterima siswa dapat benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. (*)
Discussion about this post