NRT, Tarakan : Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah paling utara Indonesia. Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dan sejumlah pejabat kementerian mitra, berbagai usulan strategis kembali ditegaskan oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, mulai dari percepatan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perbatasan hingga penguatan konektivitas antarwilayah.
Kehadiran Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bersama tujuh anggota lainnya disambut langsung oleh Gubernur Zainal di Tarakan. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, terutama yang berhubungan langsung dengan konektivitas antar daerah di Krayan, Kabupaten Nunukan dan Malinau.
konektivitas antardaerah di Kaltara berjalan optimal. Selama ini, masyarakat di beberapa kecamatan perbatasan seperti Krayan, Long Bawan, dan Long Midang di Kabupaten Nunukan, masih harus bergantung pada pasokan sembako dari Malaysia karena sulitnya jalur darat.
“Saya sampaikan dalam rapat, masa negara sebesar ini tidak bisa menuntaskan pembangunan jembatan senilai Rp68 miliar. Saya minta tolong kepada Komisi V agar membantu mempercepat penyelesaiannya. Harapan saya, di akhir 2026 Jembatan Binuang sudah bisa tuntas agar masyarakat kita tidak lagi bergantung pada Malaysia,” tegasnya.
Selain Jembatan Binuang, Gubernur juga menyampaikan dua proyek penting lainnya, yakni pembangunan akses jalan Malinau–Krayan yang dibagi dalam dua paket pekerjaan senilai sekitar Rp200 miliar. Proyek tersebut, menurut Zainal, menjadi kunci utama untuk membuka isolasi daerah pedalaman dan memperlancar distribusi logistik antar wilayah.
“Dari Malinau sampai Krayan itu ada dua paket pekerjaan senilai 200 miliar. Saya sudah bicara dengan mitra Komisi V dan Kementerian PUPR agar memastikan proyek ini berjalan sesuai target. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti sudah bisa fungsional. Ini penting agar masyarakat perbatasan tidak lagi hidup dalam keterbatasan akses,” ujar Zainal.
Gubernur menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar pembangunan di Kaltara tidak berjalan lambat seperti beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut, Kaltara sempat mengalami stagnasi dalam partisipasi APBN untuk proyek-proyek strategis, namun saat ini tengah berupaya bangkit melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian.
“Kita ingin menebus tahun-tahun sebelumnya yang stagnan dengan langkah konkret. Saya akan terus memperjuangkan kebutuhan Kaltara agar betul-betul menjadi prioritas nasional. Karena bagi saya, membangun Kaltara sama dengan memperkuat beranda utara Indonesia,” tegasnya. (*)
Discussion about this post