Pastikan program dan kegiatan Pemprov  Berjalan Optimal, Pansus LKPJ DPRD laksanakan Monitoring

NRT, Tanjung Selor : Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.

Monitoring dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi, dengan meninjau langsung berbagai proyek strategis yang tengah berjalan.

Agenda diawali dengan monitoring pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Peninjauan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya, Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, anggota Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai tahap awal yang menentukan keberlanjutan pembangunan fisik.

Monitoring juga dilakukan terhadap pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, Pansus LKPJ turut meninjau kegiatan pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara. Peninjauan difokuskan pada kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Rangkaian monitoring dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan pematangan lahan dan pemancangan untuk pembangunan Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, Pansus LKPJ melaksanakan pertemuan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan tersebut membahas kelengkapan berkas pendukung dari seluruh kegiatan yang telah dimonitoring, sebagai bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. (*)