NRT, Jakarta : Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyelenggarakan talk show bertajuk “Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi” pada Jumat, 25 April 2025 di Kantor Pusat Apkasi.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian dan tantangan otonomi daerah selama lebih dari dua dekade pelaksanaan pasca reformasi, sekaligus merumuskan arah penguatan di masa depan.
Talk show ini menghadirkan sejumlah narasumber utama, yaitu Prof. Ryaas Rasyid selaku Penasehat Khusus Apkasi dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan; Mochamad Nur Arifin selaku Penjabat Sementara Ketua Umum Apkasi dan Bupati Trenggalek; Arman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD); serta Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi.
Dalam paparanya Ryaas Rasyid, yang dijuluki bapak penggagas Otoda pasca-Reformasi, mengakui otonomi daerah saat ini hampir gagal. Seperti rumah yang hancur dihantam ombak sebelum selesai dibangun, begitulah nasib otonomi daerah di Indonesia. Ada banyak faktor yang mencengkeram pelaksanaan otonomi daerah sehingga terkesan jalan di tempat, seperti contoh pembentukan DOB yang sekadar mengikuti kepentingan elite, faktor regulasi yang berubah-ubah, dan kecenderungan elite Jakarta untuk membalikkan desentralisasi kembali ke sentralisasi.
Otonomi yang kita harapkan hampir gagal dan jauh dari harapan.banyak wewenang daerah dalam berbagai bidang seperti,Pertanahan, Kelautan, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan lainnya yang ditarik lagi ke Pusat.
Banyak kepentingan daerah yang dulu bisa diselesaikan daerah tapi sekarang yang menetukan justru di Pusat,padahal salah satu tujuan dibentuknya Otonomi Daerah itu salah satunya bagaimana untuk lebih memberikan kewenangan kepada daerah,tapi sekarang malahan terbalik.
“Saya minta kepada Direktur Eksekutif Apkasi agar mecatat hasil diskusi hari ini sebagai bahan Rekomendasi pada Munas APKASI bulan Mei mendatang untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.” Ujar Prof Ryaas Rasid.
Sementara itu,Pejabat Ketum APKASI yang juga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memberikan masukan,saat ini pemerintahan tidak efisien dan efektif. Misalnya,Gubernur itu adalah Wakil Pemerintah Pusat untuk mengawasi daerah kabupaten kota tapi masih ada beberapa kementerian yang masih menaruh perwakilannya di daerah Provinsi,sebagai contoh Balai besar, dan beberapa kementrian lainnya,sehingga menjadi urusan panjang dan tidak efisien baik waktu dan biaya.
Dewan Pembina Apkasi, Drs.Sokhiatulo Laoli, MM yang turut hadir dalam acara tersebut saat ditanya oleh Media menyampaikan, bahwa Nafas Otonomi Daerah harus dikembalikan seperti cita2 awal Reformasi,seperti pada saat zaman pemerintahan Presiden SBY.
Saat ini ada beberapa sektor yang sudah ditarik ke Pusat sebaiknya dikembalikan lagi ke Daerah urusannya,sebagai contoh saja di sektor kelautan tidak ada lagi wewenang daerah Kabupaten/Kota. Begitu jug di bidang tambang seperti galian gol C pasir, batu dan tanah, urusan saja harus izin dari Provinsi. Padahal salah satu Tujuan Otonomi Daerah untuk.memberikan wewenang seluas2nya melalui pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru), karena wilayah Indonesia begitu luas dan kebanyakan Daerah Kepulauan.
“Saya juga berharap agar daerah2 kepulauan segera dimekarkan dengan mencabut Moratorium Pemekaran oleh Presiden Prabowo dan merealisasikan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Tahun 2016 – 2018 atas Daerah yg telah layak untuk dimekarkan. Saran saya agar Apkasi menginisiasi pertemuan antara Pemerintah Pusat, DPR RI dan Pemerintah Daerah untuk duduk satu meja membahas perubahan UU Otonomi Daerah yang dalam perjalanannya belum sampai pada tujuan sudah ditarik kembali secara bertahap oleh Pemerintah Pusat.” Ujar Mantan Bupati Nias dua periode ini.
Acara talk show ini diikuti secara zoom oleh para Bupati dari seluruh Indonesia beserta pejabat dari Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan daerah masing-masing. Apkasi berharap talk show ini dapat memperkuat dialog kebijakan antar pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Apkasi sendiri pada 29 sampai 30 Mei mendatang akan melakukan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara. (*)
Discussion about this post