DPRD Dukung Langkah-langkah Proaktif Pemprov dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat

NRT, Tanjung Selor : Tak ingin sekadar menjadi seremoni rutin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie menaruh harapan besar pada Rakor Pengendalian Inflasi dan peluncuran bahan ajar antikorupsi yang digelar Senin (11/5/26).

Baginya, stabilitas harga pangan dan penguatan integritas adalah paket lengkap yang wajib diwujudkan demi masa depan Kaltara yang lebih sejahtera.

Kegiatan strategis ini tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam kesempatan tersebut, H. Achmad Djufrie menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah proaktif pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Ia menekankan sinergi antarlembaga adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang berdampak pada daerah.

“Kami berharap Rakor ini menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Pengendalian harga pangan dan distribusi barang harus dipantau secara ketat agar inflasi di Kalimantan Utara tetap berada pada angka yang stabil dan terkendali,” ujar Achmad Djufrie.

Terkait peluncuran buku panduan pendidikan anti korupsi, Ketua DPRD Kaltara memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dilakukan melalui jalur edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Politik Gerindra itu berharap bahan ajar ini dapat diimplementasikan dengan maksimal di seluruh lingkungan pemerintahan dan satuan pendidikan di Kaltara.

“Harapan saya, dengan adanya panduan ini, kita dapat membangun budaya integritas sejak dini. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Bumi Benuanta,” tambahnya.

Rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain unsur pimpinan DPRD, kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kaltara, kepala instansi vertikal dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Melalui kolaborasi yang solid antara legislatif, eksekutif, dan instansi vertikal, diharapkan tantangan ekonomi dan isu integritas di Provinsi Kaltara dapat teratasi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.(*)