NRT, Tanjung Selor : Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Senin (4/5/26).
Pertemuan ini menjadi momentum dalam upaya penguatan program kesehatan reproduksi, kependudukan, serta rencana pembentukan kepengurusan PKBI definitif di tingkat provinsi.
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD Kaltara tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah.
Pertemuan ini dianggap mendesak mengingat tantangan demografi Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik mobilitas penduduk yang tinggi, yang berimplikasi pada tren peningkatan kasus kesehatan tertentu.
Ketua PKBI Nasional, Dr. Ichsan Malik, M.Si., dalam paparannya menjelaskan rencana strategis organisasi yang telah berdiri sejak 1957 ini untuk menjadikan Kaltara sebagai daerah ke-26 dalam struktur organisasinya.
Selama ini, operasional PKBI di wilayah Kaltara masih menginduk pada koordinasi PKBI Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Dr. Ichsan, kemandirian organisasi sangat diperlukan agar PKBI dapat lebih fokus dalam mewujudkan keluarga bertanggung jawab melalui lima dimensi utama: kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan.
“Dengan pembentukan PKBI daerah secara mandiri di Kaltara, kami berharap jangkauan program terhadap kelompok rentan, edukasi masyarakat, dan layanan kesehatan reproduksi dapat lebih luas dan mandiri,” ujar Dr. Ichsan Malik.
Salah satu poin paling mengkhawatirkan yang mencuat dalam audiensi tersebut adalah data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara.
Terungkap prevalensi kasus HIV di Kaltara mencapai angka hampir tiga kali lipat dari target nasional.
Kondisi ini diperberat dengan adanya stigma sosial yang kuat serta mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah perbatasan, yang menjadi hambatan utama dalam penjangkauan dan penanganan medis.
Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., menekankan pentingnya penguatan pencegahan yang berbasis pada peran aktif PKBI di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV, Vamelia, SE., menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan dalam upaya penanganan ini, PKBI perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat guna memperluas jangkauan edukasi.
“Penting adanya kolaborasi yang kuat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelibatan aktif aktivis muda dalam rekrutmen keanggotaan PKBI. Dengan pendekatan yang inklusif, kita bisa menekan angka kasus kesehatan reproduksi di Kaltara,” pungkas Vamelia.
Anggota Komisi IV lainnya, Listiani, menegaskan DPRD akan mendorong pembahasan ebih laniut bersama Pemerintah Provinsi terkait fasilitasi kantor dan dukungan program.
Dalam arahannya, Syamsuddin Arfah merumuskan tiga poin utama dukungan legislatif, yakni persetujuan prinsip pembentukan PKBI Kaltara, penetapan prioritas isu seperti HIV/AIDS, stunting, dan kesehatan reproduksi remaja, serta dorongan sinergi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB
Menariknya, PKBI menegaskan komitmen inklusivitas dalam kepenqurusan dengan melibatkan sedikitnya 50 persen perempuan dan 20 persen remaia Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi hingga ke kalangan generasi muda sebagai upaya menekan perilaku berisiko.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa hasil pertemuan akan segera ditindaklanjuti secara administratif dan koordinatif DPRD.(*)
Discussion about this post