Sidak Proyek 2025 di Nunukan, sejumlah Proyek jadi Perhatian Pansus LKPj DPRD Kaltara

NRT, Nunukan : Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan inspeksi lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang berlangsung pekan lalu ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, guna memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dipimpin anggota Pansus, Ruman Tumbo, SH., bersama Ladulah, S.Hi., tim meninjau langsung berbagai proyek strategis di lapangan. Fokus peninjauan mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, serta fasilitas pendukung pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mendampingi, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, hadir pula pihak kontraktor, konsultan, dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di sejumlah kawasan.

Di sektor pendidikan, Pansus juga meninjau pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.

Selain itu, pembangunan kantor UPTD Bapenda Kelas A serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut masuk dalam agenda evaluasi.

Ruman Tumbo menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ladulah menyampaikan bahwa hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.

“Semua catatan dari hasil monev akan kami jadikan dasar evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin efektif dan akuntabel,” katanya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan semakin transparan, tepat guna, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. (*)