Audiensi bersama Komite III DPD RI, DPRD Kaltara sampaikan Sejumlah Isu Startegis yang Perlu Ditindaklanjuti

NRT, Jakarta : Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan audiensi bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Rabu (8/4/26). Dipimipin langsung oleh Sekretaris Komisi IV Ruman Tumbo, SH., dan dihadiri Anggota Komisi IV, Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani.

Rombongan Komisi IV ini diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum dan Anggota DPD RI, Larasati Moriska.

Dalam pertemuan tersebut, Ruman Tumbo menyampaikan bahwa penyaluran TKG masih belum merata. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025 bersama para guru penerima TKG di wilayah perbatasan, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.

“Kami meminta dukungan DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” Ungkapnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah isu strategis lainnya, seperti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, serta berkurangnya beasiswa pendidikan.

Kondisi infrastruktur turut menjadi perhatian, di mana akses transportasi di wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan mahal. DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi sekolah di daerah perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI mendorong DPRD Kaltara untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, melengkapi data pendukung, serta mengusulkan program prioritas seperti revitalisasi sekolah dan peningkatan akses beasiswa.

Dr. Filep Wamafma menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah di Kaltara, bahwa pihaknya telah menyediakan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis untuk putra-putri yang berdomisili di Kalimantan Utara. Selain itu, terkait kuota PIP, agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Untuk program rehabilitasi sekolah, DPD RI meminta agar pemerintah daerah segera mengusulkan data sekolah yang membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan. (*)