NRT, Tarakan : Dalam upaya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara, anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya standardisasi produk. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM yang digelar di Kota Tarakan pada Sabtu (18/10/2025).
Rahmawati mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM tentang berbagai aspek legalitas usaha dan penerapan standar nasional.
Ia menilai, banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya sertifikasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kegiatan ini sangat luar biasa. Ini sudah hari ketiga dan akan berakhir besok. Banyak peserta yang bertanya karena masih belum paham hal-hal seperti NIB, SNI, dan sertifikasi halal. Semua dijelaskan langsung oleh pihak yang membidangi, sehingga mereka bisa mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan yang melibatkan BSN tersebut menjadi wadah interaksi yang produktif antara peserta dan narasumber. “Ada banyak pertanyaan dari para pelaku UMKM, termasuk mengenai manfaat, keadilan, serta keuntungan dalam penerapan SNI. Jadi bukan hanya barang kuliner, produk padat karya pun bisa menerapkan standar ini,” tambahnya.
Rahmawati berharap edukasi ini menjadi langkah awal bagi UMKM Tarakan untuk memahami pentingnya kualitas dan keamanan produk melalui standardisasi. Menurutnya, hal ini akan menjadi modal kuat bagi pelaku usaha lokal agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Analis Standardisasi Ahli Madya Badan Standardisasi Nasional (BSN), Budi Triswanto, menjelaskan, kegiatan di Tarakan merupakan bagian dari kerja sama antara BSN dengan Pemerintah Kota Tarakan, yang juga melibatkan dukungan dari Rahmawati sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Utara. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM di bidang standardisasi.
“Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BSN dan rekan-rekan di Kota Tarakan, terutama Ibu Rahmawati yang ikut mendorong peningkatan kompetensi bagi para UMKM. Kami menjelaskan berbagai hal tentang bagaimana pelaku usaha kecil dapat menerapkan standardisasi dan penilaian kesesuaian,” jelasnya.
Ia menerangkan, bagi industri kecil dan menengah dengan risiko usaha rendah, mereka dapat secara otomatis memperoleh tanda SNI Bina UMK secara gratis melalui mekanisme perolehan NIB di laman oss.go.id.
“Jadi bagi Bapak-Ibu pelaku usaha yang ingin menggunakan tanda SNI Bina UMK, bisa langsung mendaftar melalui OSS. Tidak dipungut biaya,” terangnya.
Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa tidak semua UMKM otomatis mendapat kesempatan pendampingan lanjutan. Ada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan untuk memastikan kesiapan usaha sebelum mengikuti program bimbingan penerapan SNI.
“BSN akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan pendampingan bagi UMKM yang berminat dan berkomitmen untuk menerapkan SNI. Namun tentu ada seleksi berdasarkan kesiapan usaha masing-masing,” ujarnya.
Budi berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di Tarakan pada masa mendatang, sebagai bentuk keberlanjutan dalam memperkuat pemahaman dan penerapan SNI di kalangan pelaku UMKM.
“Semoga ke depan kami dapat kembali hadir di Tarakan bersama para pelaku UMKM untuk terus menumbuhkan semangat menerapkan SNI,” tutupnya. (*)
Discussion about this post